PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi Oleh : TRI WAHYU SANTOSO D1508073 PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user i perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERSETUJUAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA Disusun Oleh : TRI WAHYU SANTOSO D1508073 Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Pembimbing, Drs. H. Muchtarhadi, M.Si NIP. 19530320 198503 1 002 commit to user ii perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PENGESAHAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA Disusun Oleh : TRI WAHYU SANTOSO D1508073 Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tim Penguji 1. Penguji 1 Pada Hari : Selasa Tanggal : 7 Juni 2011 Nama Tanda Tangan Dra. Sri Yuliani, M. Si NIP. 19630730 199003 2 002 2. Penguji 2 Drs. H. Muchtarhadi, M. Si NIP. 19530320 198503 1 002 Mengetahui, Dekan, Ketua Program Prof. Drs. Pawito, Ph, D NIP. 19540805 198503 1 002 Drs. H. Sakur, MS. NIP. 19490205 198012 1 001 commit to user iii perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERNYATAAN Nama : Tri Wahyu Santoso NIM : D1508073 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “ PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir saya dan gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut. Surakarta, Juni 2011 Yang membuat pernyataan, Tri Wahyu Santoso commit to user iv perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id MOTTO “Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” (Winston Chuchill) “Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan, Pengakuan adalah motivasi terkuat” (Aldus Huxley) “Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” (James Thurber) “Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri” (Martin Vanbee) commit to user v perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERSEMBAHAN Kupersembahkan karya ini untuk : Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih atas kasih sayang serta doa yang selalu menyertai keberhasilanku Kedua Kakakku yang selalu menyemangatiku Keluarga besarku yang selalau mendoakan, menyayangi dan mendukungku. Pacarku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi Seluruh teman-teman Manajemen Administrasi 2008 commit to user vi perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KATA PENGANTAR Maha suci dan maha mulia Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk kepada setiap insan serta selalu memberikan pelajaran bagi hamba-Nya. Hanya dengan karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta”. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh sebutan vokasi Ahli Madya (A. Md.) jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini banyak pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph, D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Drs. H. Sakur, M.S selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Drs. H. Muchtarhadi, M.Si, selaku pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan, saran-saran dan petunjuk dalam penulisan tugas akhir sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 4. Dra. Sri Yuliani, M.Si Selaku penguji tugas akhir yang telah membantu dalam kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini. 5. Bapak Drs. Sri Adhyaksa, MT. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah menerima penulis serta memberikan penulis izin dan arahan sehingga dapat magang di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta 6. Ibu Dra. Sri Sulistyawati, selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah memberikan izin selama penulis melakukan magang di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. commit to user vii perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 7. Bapak Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si sebagai Ka. Subbid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis melakukan magang dan pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. 8. Ibu Ir. Indah Warniati. M.Si sebagai Ka.Subbid. Pengendalian Kerusakan LH yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis melakukan pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. 9. Segenap staf dan karyawan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang selalu memberikan petunjuk dan keramahtamahannya selam penulis melakukan magang. 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penulisan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekuranganya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Surakarta, Penulis Juni 2011 TRI WAHYU SANTOSO commit to user viii perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i PERSETUJUAN ii PENGESAHAN iii PERNYATAAN iv MOTTO v PERSEMBAHAN vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL xi DAFTAR GAMBAR xii ABSTRAK xiii BAB I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah 1 B. Perumusan Masalah 6 C. Tujuan Pengamatan 6 D. Manfaat Pengamatan 6 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 7 A. Pengertian Prosedur 7 B. Pengadaan Barang 8 C. Prosedur Pengadaan 15 D. Metode Pengamatan 20 BAB III. DESKRIPSI INSTANSI 24 A. Sejarah dan Lokasi Badan Lingkungan Hidup 24 B. Dasar Hukum Badan Lingkungan Hidup 24 C. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup 24 D. Tugas dan Pokok Badan Lingkungan Hidup 27 E. Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup user F. Struktur Organisasicommit Badan to Lingkungan Hidup Kota 27 ix perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Surakarta 46 G. Permasalahan Lingkungan Hidup di Surakarta 46 BAB IV. PEMBAHASAN 48 A. Pengadaan Barang ( Peralatan Uji Sample Lingkungan ) Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 48 B. Prosedur Dalam Pelaksanaan pengadaan Barang Dengan Pelelangan Sederhana Kegiatan pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan BAB V. KESIMPILAN DAN SARAN 51 69 A. Kesimpulan 69 B. Saran 70 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN commit to user x perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Surakarta 46 Gambar 4.1 Bagan Alur Proses Terjadinya Pengadaan 53 Gambar 4.2 Bentuk Sampul Dokumen Penawaran 59 commit to user xi perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Rencana Pengadaan Barang Atau Jasa BLH Surakarta Tahun Anggaran 2011 .......................................................... 3 Tabel 4.1 Harga Perkiraan Sendiri Peralatan uji sample ........................ 48 Tabel 4.2 Panitia Pengadaan Peralatan Uji Sample ................................. 50 Tabel 4.3 Jadwal Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta ........................................ 51 Tabel 4.4 Berita Pembukaan Penawaran ................................................ 61 Tabel 4.5 Berita Acara Hasil Pelelangan ................................................ 65 commit to user xii perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ABSTRAK TRI WAHYU SANTOSO, D1508073, PROSEDUR PENGADAAN BARANG (PERALATAN UJI SAMPLE LINGKUNGAN) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, 70 halaman. Prosedur pengadaan barang adalah urutan-urutan proses pengadaan barang yang berperan penting untuk kelancaran kinerja seluruh aktifitas yang berjalan dari suatu instansi pemerintah atau swasta. Akan tetapi, setiap instansi memiliki standarisasi yang berbeda dalam prosedur pengadaan barang. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Pelaksanaan pengamatan ini, menggunakan jenis pengamatan deskriptif dengan observasi berperan dimana penulis mengadakan pengamatan langsung berbagai kegiatan dan aktifitas yang dilakukan pegawai terutama pada subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari pengamatan ini berdasarkan narasumber, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dari pengamatan ini adalah observasi langsung, wawancara dan mengkaji dokumen. Berdasarkan hasil pengamatan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta diperoleh bahwa Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) adalah dilakukan dengan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi yang berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25. Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dapat dilaksanakan mulai dari pengumuman pelelangan, pendaftaran untuk mengenai pelelangan, pengambilan dokumen pelelangan sederhana, penjelasan, penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, penyusunan berita acara pembukaan penawaran, evaluasi bekas penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, usulan hasil evaluasi penawaran atau usulan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak. Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu prosedur pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilaksanakan dengan pelelangan sederhana yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010, sehingga Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan proyek tersebut dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan ini ada baiknya pelaksanaan lelang ini memanfaatkan teknologi untuk mempermudah, menghemat waktu dan menghemat biaya. Sehingga proses pengadaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, misalnya pada saat pendaftaran lelang calon peserta tidak harus datang ke Instansi tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi peserta cukup dengan mendaftar lewat e-mail. commit to user xiii perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ABSTRACT TRI WAHYU SANTOSO, D1508073, GOODS SUPPLYING PROCEDURE (EQUPMENTS FOR ENVIRONMENT SAMPLE TEST) AT BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA, Final Assignment, Program Studi Manajemen Administrasi, Bachelor Degree, Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University, 2011, 70 pages. Goods supplying procedure is the sequences of the goods supplying process which have a crucial role in the smoothness of a government or private agency’s all running activities performance. However, each agency has different standards in goods supplying procedure. The aim of this examination is to determine the Goods Supplying Procedure (Equipments for Environment Sample Test) at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. In the implementation of this examination, the author uses descriptive examination technique by holding a direct observation to various activities conducted by the employees primarily in the sub-field of Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surakarta. The source data obtained from this examination is based on the informants and the documents. The data collection techniques used in this examination are direct observation, interview and document review. Based on the examination result at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, it was found that the Goods Supplying Procedure (Equipments for Environment Sample Test) is accomplished by organizing a simple auction with post-qualification based on Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25. The stages of goods supplying implementation can be carried out starting from the announcement of the auction, the registration of the auction, the retrieval of the simple auction document, the explanation, the arrangement draft of the auction explanation document and its modification, the tender income, the tender opening, the arrangement draft of the tender opening, the tender report evaluation including the qualification evaluation, the proposal of the tender evaluation or the winner, the confirmation of the winner, the announcement of the winner, the protest period, the appointment of the winner, the signing of the contract. The conclusion of this thesis is that the goods supplying procedure (equipments for environment sample test) at Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta is carried out by organizing a simple auction which is appropriate with Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010, so that Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta has executed the project properly without breaking the legitimate procedures. However, in the implementation of this goods supplying, the auction better takes advantage of technology to simplify, save time and costs. So that, the supplying process can be completed effectively and efficiently, for instance, when registering, the prospective auction participants do not have to come to the Instance. By taking advantages of technology, the commit to user participants are simply able to register via e-mail. i perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Prosedur harus mendapat perhatian yang serius dalam manajemen administrasi perkantoran. Setiap uraian pekerjaan harus didukung oleh prosedur kerja yang baik. Sistem informasi manajemen dibakukan dalam prosedur. Sistem informasi manajemen yang baik akan efektif dan efisien jika didukung prosedur yang baik. Kegiatan administrasi perkantoran harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang tercapinya tujuan organisasi yang didukung dengan pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang atau jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa (hasil) yang maksimal harus melalui pengadaan barangcommit terlebih dahulu. Keputusan Presiden No 54 to user 1 perpustakaan.uns.ac.id 2 digilib.uns.ac.id Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Keputusan Presiden yang lama yaitu Keputusan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional. Dalam suatu instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti memiliki harta kekayaan yang berupa barang-barang inventaris. Barang yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut. Pada hakekatnya setiap instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut mutlak diperlukan adanya administrasi perbekalan yang didalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan. Untuk memenuhi inventarisnya instansi negeri atau pemerintah dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena hal tersebut diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Dalam pencapaian barang yang diinginkan atau yang sering disebut dengan pengadaan maka diperlukan alat kontrol sebagai pedoman pengelolaannya. Pengadaan merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, sayembara, kontes, penunjukan langsung, pengadaan langsung. commit to user 3 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Badan lingkungan hidup kota Surakarta yang bertugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup dan salah satu kegiatan Badan lingkungan hidup kota Surakarta Tahun anggaran 2011 yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa diataranya seperti tabel berikut. Tabel 1.1 Rencana Pengadaan barang atau jasa Tahun Anggaran 2011 NO PAKET PEKERJAAN LOKASI PEKERJAAN PERKIRAAN BIAYA( Rp ) Kota Surakarta 8.000.000 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja: - Pengadaan Printer 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional : - Pengadaan Kendaraan Roda 2 3 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor: - Pengadaan AC 4 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah: - Pengadaan komposter pengolah sampah - Pengadaan pemiliah sampah Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta 5 Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan: - Belanja bahan reagen Kota Surakarta - Pengadaan Notebook commit to userKota Surakarta - Pengadaan alat 73.500.000 9.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 22.800.000 4 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 6 7 8 9 10 laboratorium Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup: - Pengadaan tanaman Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup: - Pengadaan kamera - Pengadaan konstruksi resapan air : Perencanaan - Sumur resapan Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air: - Pengadaan belanja modal pada kontruksi bangunan taman - Belanja konsultan perencanaan - Belanja Konsultan Pengawas Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA: - Pengadaan Konstruksi bangunan taman - Belanja Perencanaan - Belanja jasa konsultan pengawas Kegiatan Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan ( NSHD ) nasional dan daerah: - Belanja Konsultan Penelitian SLHD Kota Surakarta 200.000.000 Kota Surakarta 289.000.000 Kota Surakarta 12.000.000 Kota Surakarta Kota Surakarta 9.900.000 99.000.000 Kota Surakarta 723.360.000 Kota Surakarta Kota Surakarta 60.000.000 42.000.000 Kota Surakarta 260.000.000 Kota Surakarta Kota Surakarta 26.000.000 17.000.000 Kota Surakarta 40.000.000 commit to user Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta 5 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan seperti tabel diatas juga perlu alat kontrol, karena Badan Lingkungan Hidup Surakarta merupakan instansi pemerintah, sehingga dalam proses pengadaan harus sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Salah satu kegiatan dalam pemantauan kualitas lingkungan Tahun anggaran 2011 yang dilakukan adalah pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan). Pentingnya pengadaan peralatan uji sample lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah karena pada Tahun Anggaran 2011 Program kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup adalah pengukuran potensi atau kualitas udara Kota Surakarta. Untuk memenuhi program kerja tersebut dibutuhkan peralatan laboratorium uji sample lingkungan untuk pengukuran potensi atau kualitas udara. Sehingga pengadaan peralatan uji sample lingkungan tersebut sangat penting bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai alat penunjang tercapainya program kerja Badan Lingkungan Hidup Surakarta agar tercapai secara maksimal. Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk mengungkapkan tentang permasalahan yang terjadi mengenai pengadaan barang peralatan uji sample lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul “Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta“ commit to user 6 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : ’’ Bagaimana Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta ? ’’ C. Tujuan Pengamatan 1. Tujuan Operasional Untuk lebih mengetahui, memahami tentang bagaimana prosedur dalam proses pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) Hidup Kota Surakarta. 2. Tujuan Fungsional Agar pengamatan ini bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai pengetahuan maupun pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. 3. Tujuan Induvidu Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Pengamatan 1. Dapat memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengadaan Barang atau Jasa terutama Mahasiswa Manajemen Administrasi 2. Menambah pengalaman mengenai masalah yang berhubungan dengan Pengadaan Barang atau Jasa. 3. Sebagai bahan referensi dan menambah perbendaharaan serta dapat bermanfaat bagi commit adik-adik kelas sebagai penambah informas to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id . BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Prosedur Prosedur harus mendapat perhatian yang serius dalam manajemen administrasi perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang di kerjakan oleh instansi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan atau sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain, dan digunakan oleh setiap organisasi dalam menyelesaikan setiap tugas pekerjaannya. Dalam penulisan ini, yaitu berangkat dari masalah prosedur yang efisien, terbuka, kompetitif, terjangkau dan berkualitas dalam proses pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Prosedur berasal dari salah satu kata dalam bahasa Inggris”Prosedure” yang dapat diartikan sebagai cara atau tata cara. Adapun pengertian prosedur menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:899), prosedur diartikan sebagai berikut: 1. Tahap kegiatan untuk menyelesaiakan aktifitas ; 2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, prosedur diartikan sebagai berikut : “Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaankebijaksanaan yang telah ditentukan. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada tugastugas danmenetukan jalan dari serangkaian tugas-tugas tersebut kdalam kebijaksanaan dan kearah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Suatu prosedur adalah serangkaian dari pada tugastugas yang saling commit berhubungan to useryang merupakan urutan menurut 7 perpustakaan.uns.ac.id 8 digilib.uns.ac.id waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan” Moekijat (1984:475). Dalam Ensiklopedi Administrasi, prosedur diartikan sebagai berikut : “Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan sutu kebutuhan. Misalnya prosedur pembuatan surat pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep suratnya. Rangkaian prosedur ini pada akhirnya akan menjadi suatu sistem” Westra (1977:263). Amin Widjaya (1993:196) mengemukakan bahwa prosedur adalah rencana yang terdiri dari petunjuk yang rinci untuk mengenai tindakantindakan organisasi yang terjadi secara reguler. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita katakan bahwa prosedur merupakan suatu bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak atau tata cara kerja dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan pada masa mendatang. Ketetapan ini dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. B. Pengadaan Barang Dalam proses pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi penting sekali alat dukung, sehingga apabila terpenuhinnya alat dukung tersebut dipastikan pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Instansi pemerintah (Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta) dalam rangka pengadaan barang/jasa sangat diperhatikan karena proses pendanaanya menggunaanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapat Belanja Negara. Adapun pengertian pengadaan menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan berasal dari kata ada yang artinya hadir atau telah tersedia, sedangkan pengadaan adalah : proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan dsb (1989:4). Sedangkan menurut Mohamad commit to user Ichram Mukmin (1992:68) dalam 9 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id bukunya Pengadaan Barang dan Jasa, Mendefinisikan Pengadaan Sebagai Berikut : “Pengadaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa dalam batas peraturan perundangundangan yang berlaku”. Mohamad Ichram Mukmin (1992:72) juga mengemukakan cara dalam pengadaan barang antara lain dengan cara : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pembelian Penyewaan Pemberian/hibah Penukaran Pembuatan Sewa beli Leasing Menurut Karto Sapoetro (dalam Dwi Noryanto dalam Tugas Akhir, 2004 :8) yang dimaksud dengan pengadaan barang adalah : “Merupakan usaha-usaha atau proses untuk memperoleh bahanbahan atau barang-barang untuk keperluan produksi dan jumlah kualitas yang serba cepat dan ditempat yang tepat, dengan harga yang menguntungkan atau minimal yang layak dengan demikian maka diperoleh daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya”. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 dikemukakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Perangkat Barang/Jasa Daerah/Institusi oleh Kementerian/Lembaga/Satuan lainnya yang prosesnya dimulai Kerja dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam Kepres No 54 Tahun 2010 juga Menimbang bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa commit to user 10 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik Adapun definisi pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan), menurut Bapak Sultan Nadjamuddin sebagai Ka. Subbid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : “Pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) adalah usaha atau kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berupa Peralatan Laboratorium yang berfungsi untuk mengukur potensi atau kualitas udara dalam rangka kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan. Sehingga tercapainya tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan”. (wawancara, 5 April 2011) Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dirangkum pengertian pengadaan barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) yaitu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan barang peralatan laboratorium yang berfungsi untuk pemantauan kualitas lingkungan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, jumlah, dan kualitas yang tepat dengan harga yang menguntungkan termasuk didalamnya usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisien, terbuka, kompetitif, terjangkau dan berkualitas. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 35 ayat 2 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa metode pemilihan penyedia barang dan jasa lainnya dilaksanakan melalui : 1. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 2. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). commit to user 11 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 3. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 4. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 6. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. Menurut peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 37 tentang pengadaan barang dengan pelelangan sederhana adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan: a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 2. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. 3. Pelelangan Sederhana sekurang-kurangnya di atau Pemilihan Langsung diumumkan website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 4. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga. Menurut peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 57 tentang penetapan metode penilaian kualifikasi adalah sebagai berikut : commit to user 12 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 1. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 2. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. 3. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran 4. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum 5. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. 6. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa antara lain : 1. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien b. efektif; c. transparan d. terbuka e. bersaing f. adil/tidak diskriminatif g. akuntabel 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : commit to user 13 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/Jasa yang menurut dirahasiakan untuk mencegah terjadinya sifatnya harus penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahu atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Para pihak dalam pengadaan barang atau jasa anatara lain sebagai berikut : a. Pengguna Angaran (PA) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling commit to user kurang di website K/L/D/I; 14 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 3) menetapkan PPK; 4) menetapkan Pejabat Pengadaan; 5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 6) menetapkan: (1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Konstruksi/Jasa Lainnya Barang/Pekerjaan dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau (2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (3) rancangan Kontrak 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) menandatangani Kontrak; 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA; 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 9) menyimpan dan menjaga keutuhan commit toBarang/Jasa. user pelaksanaan Pengadaan seluruh dokumen 15 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id c. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2) menetapkan Dokumen Pengadaan; 3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 5) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan C. Prosedur Pengadaan Prosedur pengadaan barang berperan penting dalam kelancaran kinerja seluruh aktivitas yang berjalan dari suatu instansi pemerintah atau swasta. Setiap instansi memiliki standarisasi yang berbeda, begitu juga dengan prosedur pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Surakarta. Prosedur pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) dimaksudkan untuk mengetahui secara commit to user 16 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id jelas bagaimana urutan-urutan proses pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan). Adapun prosedur pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin sebagai Ka. Subbid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 1. Pengumuman Pelelangan Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Pasal 25 dikemukakan bahwa pengumuman dilakukan dalam website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 76 menyebutkan bahwa penyedia barang mengambil dokumen pengadaan dari pejabat pengadaan atau mengunduhdari website 3. Pemberian Penjelasan (Aanwizing) Sedangkan dalam Pasal 77 mengenai pemberian penjelasan mengungkapkan bahwa : a. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam berita acara Pemberian penjelasan yang ditandatangani pejabata pengadaan dan 1 wakil dari rekanan. b. ULP memberikan salinan Adendum kepada seluruh peserta 4. Pemasukan Dokumen Penawaran Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 47 bahwa penetapan Metode penyampaian dokumen terdiri dari : a. Metode satu sampul Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pemerintah; commit to user standar harganya telah 17 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau 3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. b. Metode dua sampul Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. c. Metode dua tahap Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Pekerjaan bersifat kompleks; 2) memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau 3) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda. 5. Pembukaan Dokumen Penawaran Berdasarkan Peraturan Presiden No 54 tetang Pengadaan barang atau jasa bahwa dalam pembukaan penawaran harus terdapat minimal 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran dalam 1 paket pekerjaan teknis dan pembukaan penawaran dianggap sah untuk dibuka. 6. Evaluasi berkas penawaran Metode evaluasi penawaran penyedia barang dalam pengadaan barang atau jasa lainnya terdiri dari : a. Sistem gugur Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian commit to user sistem gugur. 18 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id b. Sistem nilai Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai. c. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis. 7. Evaluasi Kualifikasi Evaluasi kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No 54 Tahun 2010 Pasal 79 bahwa : a. Dalam melakukan evaluasi pejabat pengadaan harus berpedoman pada tata cara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. b. Dalam evaluasi pejabat pengadaan dan penyedia barang dilarang melakukan tindakan post bidding 8. Penetapan dan Pengumuman pemenang Dalam pasal 80 mengungkapkan bahwa pejabat pengadaan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa. Pejabat mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang setelah ditetapkan melalui website dan papan pengumuman. 9. Sanggahan Banding Sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No 54 Tahun 2010 Pasal 81 bahwa peserta penyedia barang yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahansecara tertulis. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 hari kerja setelah surat sanggahan diterima. 10. Penandatanganan kontrak Penetapan Jenis Kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Perpres No 54 Tahun 2010 Pasal 50 ayat 2 terdiri dari : a. Kontrak Lump Sumcommit to user 19 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; 2) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; 3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; 4) total harga penawaran bersifat mengikat; b. Kontrak harga satuan Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; 2) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; 3) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah 4) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan 5) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. commit to user 20 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id D. Metode Pengamatan Metode pengamatan adalah segala teknik yang digunakan dalam pengamatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan yang diadakan. Metode pengamatan ini menyangkut beberapa hal antara lain sebagai berikut : 1. Lokasi Pengamatan Lokasi yang dipilih dalam pengamatan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 2 Kompleks Balaikota di lantai 4 gedung Bale Tawang Praja Surakarta. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan instansi pemerintah yang berada di Balaikota Surakarta yang merupakan pusat pemerintahan Kota Surakarta dan selama mengikuti kegiatan magang di instansi tersebut penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir sesuai dengan pengamatan. Selain itu Penulis memperoleh izin untuk melaksanakan pengamatan yang memungkinkan penulis mendapatkan informasi lebih detail sesuai dengan yang diperlukan 2. Jenis Pengamatan Mengacu pada sumber data yang digunakan, maka pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Pengertian dari deskriptif kualitatif adalah pengamatan tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara penulis dan informan. Jenis pengamatan yang digunakan ini adalah pengamatan deskriptif dengan observasi berperan. Ciri-ciri metode pengamatan deskriptif kualitatif menurut H.B Sutopo (2002:111) yaitu : pengamatan kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. commit to user 21 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 3. Sumber Data Teknik pengumpilan data yang digunakan adalah : a. Narasumber (informan) Dalam pengamatan posisi sumber data manusia sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Data yang dipergunakan dalam pengamatan ini barasal dari beberapa sumber diataranya : Ka. Subbid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Kabag Umum dan Kepegawaian. Penulis wawancara langsung dengan informan menanyakan tentang masalah yang dikaji. b. Dokumen Dokumen merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang berupa tulisan. Contoh penulis ingin mengetahui struktur organisasi yang ada di Badan Lingkungan Hidup Surakarta dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian penulis akan lebih mudah lagi untuk melakukan proses pengamatan. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah dan membantu penulis untuk mendukung pengamatan ini berdasarkan teknik pengumpulan data menurut H.B Sutopo (2002 : 58-72) adalah dengan cara : a. Observasi Langsung Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengadakan pengamatan langsung berbagai kegiatan dan aktifitas yang dilakukan pegawai terutama pada subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup untuk mengetahui permasalahan yang dikaji yaitu pelaksanaan pengadaan barang di Badan commit to user Lingkungan Hidup kota Surakarta 22 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id b. Wawancara Yaitu pengumpulan yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung atau tanya jawab berupa daftar pertanyaan dan berhadapan muka dengan responden yang dapat memberikan keterangan. Wawancara ini dapat untuk melengkapi data yang diperoleh. Tujuan melakukan wawancara ini adalah untuk menyajikan kontruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai data pribadi, peristiwa, aktifitas, organisasi, tanggapan, persepsi dan bentuk keterlibatan, untuk merekontruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. c. Mengkaji Dokumen Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil catatan-catatan dan arsip-arsip yang diperlukan yang memiliki kaitan dengan obyek pengamatan yaitu tentang pengadaan barang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang kemudian dianalisa menjadi informasi atau sumber data. 5. Teknik Analisis Data Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah mengelompokkan, membuat semacam urutan, manipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis dalam pengamatan kualitatif menurut H.B Sutopo (2002: 91-93), terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. a. Reduksi Data commit to user 23 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, pensederhanaan, dan abstraksi data dari pengumpulan data yang berlangsung dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. b. Sajian Data Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan, sajian ini disususn secara logis dan jelas sistematisnya sehingga mudah dibaca, mudah dipahami. Sajian data ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan pengamatan. Dengan melihat penyajian data, penulis akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis data. c. Penarikan Simpulan Pada penarikan simpulan pada awalnya simpulan tersebut kurang jelas kemudian semakin jelas karena landasan yang kuat. Simpulan perlu diverifikasi agar mantap, bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Simpulan bisa dilakukan dengan berdiskusi, penelusuran data kembali dengan cepat, replikasi dalam satuan data yang lain. commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id BAB III DESKRIPSI INSTANSI A. Sejarah dan Lokasi Badan Lingkungan Hidup Pada Tahun 1999 Badan Lingkungan Hidup belum berdiri sendiri. Instansi ini berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) dengan nama Bagian Lingkungan Hidup. Melihat besarnya peran dari instansi ini, maka instansi ini diberikan kepercayaan untuk berdiri sendiri, dengan nama Bapeldalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah). Tahun 2003 Bapeldalda kemudian berganti nama menjadi Kantor Lingkungan Hidup. Selanjutnya Kantor Lingkungan Hidup berganti nama lagi menjadi Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2009 sampai sekarang. Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 2 Kompleks Balaikota di lantai 4 gedung Bale Tawang Praja Surakarta. B. Dasar Hukum Badan Lingkungan Hidup 1. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 2. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. 4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup Kota Surakarta. C. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup a. Visi “Badan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas to user tanggung jawab Negara,commit asas berkelanjutan dan asas manfaat yang 24 25 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id diselenggarakan untuk mewujudkan pembangunan Kota Surakarta yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sehingga tercipta Kota surakarta sebagai Kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga”. Dalam mengahadapi perubahan Lingkungan Hidup ke depan, visi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertumpu pada prinsip- prinsip: 1. Pelaksanaan secara multi sektoral dan integral. 2. Pendekatan holistic dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi dan ekologi. 3. Pelaksanaan di lapangan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. 4. Pengembangan berdasarkan kepentingan masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasif. 5. Berorientasi Nasional dan Internasional dengan berpijak pada kepentingan local. 6. Penajaman peran Institusi Lingkungan Hidup. b. Misi Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah melaksanakan: 1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 2. Perlindungan dan konversi sumber daya alam 3. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam 5. Peningkatan pengendalian polusi 6. Pengembangan ekowisata 7. Pengelolaan ruang terbuka hijau. commit to user perpustakaan.uns.ac.id 26 digilib.uns.ac.id D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Pengawasan dan pengendalian damapak lingkungan d. Pemantauan dan pemulihan lingkungan e. Pematuhan hokum lingkungan dan pengembangan kapasitas f. Penyelenggaraan sosialisasi g. Pembinaan jabatan fungsional. E. Uraian Tugas Badan Lingungan Hidup Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi : a) Sekretariat b) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup c) Bidang Pengendalian Kerusakan Dan konservasi Lingkungan Hidup d) Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Tugas dan fungsi masing-masing jabatan structural adalah sebagai berikut: a. Kepala Badan Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut : Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan. Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan commit to user sesuai dengan bidang tugas. 27 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Menerapkan standar pelayanan minimal Menyelenggarakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan ahar efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan meiputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Menyusun kebijakan teknis di bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dan atau perijinan di bidang lingkungan hidup. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. Menyelenggarakan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Menyelenggarakan kerjasama di bidang lingkungan hidup. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan lingkungan hidup.teg Menyusun indicator dan pengukuran dan pengendalian teknis urusan lingkungan hidup. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan. Menyelenggarakan sosialisasi di bidang lingkungan hidup. Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional. Menyelenggarakan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Badan. commit to user 28 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usulan dan saran kepada atasan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan. Adapun tugastugas yang dimaksud yaitu : Menyusun rencana kerja sekretariatan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja badan. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang- undangan, keoutusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidag tugas. Melaksanakan system pengendalian untern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Merumuskan kebujakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyeenggaraan urusan kesekretariatan. Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Mengelola administrasi keuangan. Menglola administrasi commit umum. to user 29 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Mengelola administrasi kepegawaian. Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penysunan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan seara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atsan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara trpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraa tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai 3 Subbagian yang bertugas sebagai berikut : 1. Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, commit to user pengkoordinasian penyeenggaraan tugas secara terpadu di bidang 30 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Tugas-tugas yang dimaksud antara lain sebagai berikut : Melakukan penyusunan rencana kerja subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja Sekretariat. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja badan. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja badan guna evaluasi dan pelaporan. Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja badan. Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Subbagian Keuangan Kepala subbagian keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, yang mempunyai tugas seperti dibawah ini : Melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat. commit to user perpustakaan.uns.ac.id 31 digilib.uns.ac.id Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan bentuk Rencana Kerja Anggaran ( RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja badan. Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran. Melakukan adminstrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai. Melakukan pembayaran gaji pegawai. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengakuan kinerja bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Adapun tugas yang dimiliki, antara lain : Melakukan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat. commit to user 32 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hokum, kearsipan dan perpustakaan. Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protocol. Melakukan pengadaan, operasionalisasi dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta kendaraan dinas. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai. Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pension, kenaikan gaji berkala dan tunjangan. Menyiapkan usulan sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil. Mengelola data dan dokumentasi pegawai. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai. Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar. Menyusun Daftar Unit Kepangkatan (DUK). Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/ kartu suami, kartu tabungan asuransi pension, kartu asuransi kesehatan dan tabunga perumahan (BAPERTARUM). Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi commit to user (LP2P). perpustakaan.uns.ac.id 33 digilib.uns.ac.id Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan atau tanda jasa dan sanksi. Menyiapkan bahan sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil. Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang umum dan kepegawaian. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang umum dan kepegawaian. Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan dokumen lingkungan hidup. Adapun tugas-tugas yang dimaksud yaitu : Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keoutusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan commit to user agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 34 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Merumuskan kebijakan teknis di bidang dokumen lingkungan hidup. Melaksanakan pendataan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melaksanakan pemantauan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melaksanakan sosialisasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi : a) Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, meliputi: inventarisasi sumber-sumber pencemaran lingkungan, kebijakan standar prosedur penetapan pencegahan dan commit to user 35 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id penanggulangan pencemaran lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu : Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasrkan rencana kerja Bidang. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melakukan pendataan sumber-sumber pencemaran lingkungan hidup. Melakukan pemantauan pencemaran lingkungan hidup. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Memproses izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota kecuali minyak pelumas atau oli bekas. Melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Memproses izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan izin penyimpanan sementara Bahan Berbahaya dan Beracun (B30 di industri atau suatu kegiatan usaha. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah commit to user (B3). Bahan Berbahaya dan Beracun 36 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Melakukan analisa dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melakukan pembinaan dan oemantauan tehadap penerapan baku mutu lingkungan. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dala rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b) Kepala Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup Kepala mempunyai Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang dokumen lingkungan hidup, meliputi informasi tentang lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan kajian dampak lingkungan yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun tugas yang dimiliki yaitu ; Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. commit to user 37 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Dokumen Lingkungan Hidup. Melakukan pendataan di bidang lingkungan hidup. Melakukan pengolahan data di bidang lingkungan hidup. Memberikan pelayanan informasi dan fasilitasi di bidang lingkungan hidup. Melakukan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang Dokumen Lingkungan Hidup. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Dokumen Lingkungan Hidup. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan daam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Adapun tugas-tugas yang dimaksud, antara lain : Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan commit to user rencana kerja Badan. 38 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Merumuskan kebijakan teknis di bidang konservasi Sumber Daya Alam. Melaksanakan pendataan di bidang Pengendalian Kerusakann Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam. Melaksanakan pemantauan di bidang Pengendalian Kerusakann Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam. Melaksanakan koordinasi di bidang Pengendalian Kerusakann Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam. Melaksanakan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan konservasi sumber daya alam. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang Pengendalian Kerusakann Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam. Melaksanakan sosialisasi di bidang Pengendalian Kerusakann Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam. Memeriksa dan menilai hasil kerja secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan. commit to user 39 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi : a) Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup, meliputi inventarisasi kerusakan lingkungan, penyusunan standard an prosedur pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu : Melakukan penyusunan kerja Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Melakukan pendataan sumber-sumber kerusakan lingkungan hidup. Melakukan pemantauan kerusakan lingkungan hidup. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Melakukan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Melakukan lingkungan. analisa dan evaluasi commit to user pengendalian kerusakan 40 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b) Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Konservasi sumber Daya Alam, meliputi inventarisasi potensi sumber daya alam, upaya peningkatan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu : Melakukan penyusunan kerja Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan rencana kerja Bidang. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Konservasi Sumber Daya Alam. Melakukan pendataan potensi pemanfaatan sumber daya alam. Melakukan pemantauan sumber daya alam. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang Konservasi Sumber Daya Alam. commit to user 41 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melakukan upaya peningkatan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam. Melakukan analisa dan evaluasi upaya peningkatan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang konservasi sumber daya alam. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Konservasi Sumber Daya Alam. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. e. Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Kepala Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakn teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepatuha hokum dan pengembangan kapasitas. Adapun tugas-tugas yang dimaksud yaitu : Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keoutusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. commit to user 42 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai dengan perundangan yang berlaku. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepatuhan hukum. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas. Melaksanakan pembinaan di bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. Melaksanakan koordinasi penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Melaksanakan koordinasi pemeriksaan dan pengerahan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL). Memberikan pertimbangan teknis persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Memberikan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL). Melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Melaksanakan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. Melaksanakan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup. Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang kepatuhan hokum dan pengembangan kapasitas. Melaksanakan sosialisasi di bidang kepatuhan hokum dan pengembangan kapasitas. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. commit to user atasan sebagai perpustakaan.uns.ac.id 43 digilib.uns.ac.id Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas membawahi : 1. Subbidang Kepatuhan Hukum Subbidang Kepatuhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepatuhan hokum, meliputi inventarisasi produk perundang-undangan bidang lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hokum lingkungan, penyuluhan hokum lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu : Melakukan penyusunan kerja Subbidang Kepatuhan Hukum berdasarkan rencana kerja Bidang. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepatuhan Hukum. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pentaatan kepatuhan hukum lingkungan. Menyiapkan bahan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup. Melakukan penegakan hukum thadap peraturan peraturan di bidang lingkungan hidup. Melakukan penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang kepatuhan hukum. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang kepatuhan hukum. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. commit to user 44 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Subbidang Pengembangan Kapasitas Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas meliputi potensi sumber daya lingkungan, kebijakan kerjasama dan advokasi lingkungan. Adapun tugas yang dimiliki yaitu: Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan kapasitas berdasarkan rencana kerja Bidang. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas. Melakukan penyiapan bahan perumusan bahan koordinasi kebijakan teknis Pengembangan Kapasitas. Melakukan penyiapan penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemeriksaaan dan pengarahan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL –UPL). Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Melakukan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. Melakukan penyiapan bahan kerjasama dan peningkatan peran commit to user lingkungan hidup. serta masyarakat dalam pengelolaan 45 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerka bidang pengembangan kapsitas. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. G. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, terdiri dari : 1. Kepala 2. Sekretariat, membawahi : a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b. Subbagian Keuangan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi : a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup 4. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi : a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup b. Subbidang konservasi Sumber Daya Alam 5. Bidang kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas, membawahi : a. Subbidang Kepatuhan Hukum b. Subbidang Pengembangan Kapasitas 6. Kelompok Jabatan Fungsional commit to user 46 47 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id H. Permasalahan Lingkungan Hidup di Surakarta Dalam menjalankan program kerjanya, Badan Lingkungan Hidup tidak menutup adanya permsalahan-permasalahan yang timbul seperti : Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran (air, udara dan tanah), erosi serta berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan. Secara periodik setiap tahun, umunya kadar polusi cenderung meningkat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup karena rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya efektivitas penerapan rekomendasi AMDAL sebagai alat pencegahan terjadinya damapak lingkungan. Kurangnya kemampuan ahi teknologi untuk mendukung upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, produksi yang bersih atau ramah lingkungan dan pengelolaan limbah indsutri commit to user maupun domestik. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id BAB IV PEMBAHASAN A. Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011. Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan suatu kegiatan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan terhadap barang dan jasa dari pemerintah tersebut dan juga merupakan suatu kewajiban fungsional dari instansi pemerintahan tersebut. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan sumber-sumber data dengan menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut telah diatur mengenai tahap-tahap atau prosedur dalam pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. Dalam penulisan tugas akhir ini pelaksanan lelang yang diamati oleh penulis adalah pengadaan peralatan uji sample lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan pengadaan peralatan uji sample lingkungan ini adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan alat-alat laboratorium berupa Ambient Monitoring, Air Sample Train Unit dan Sound Level Meter dimana semua fungsi alat tersebut adalah untuk pengukuran potensi atau kualitas udara. Tabel 4.1 Harga Perkiraan Sendiri Perlatan uji sample No Jenis Barang Vol (Uniut) 1 Harga Satuan (Rp) 124.160.000 124.160.000 Total Harga 1 Ambient Monitoring 2 Air Sample Train Unit 1 66.930.000 66.930.000 3 Sound Level Meter 1 2.910.000 2.910.000 194.000.000 JUMLAH Sumber : Badan to user Lingkungan commit 48 Hidup Surakarta 49 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Dalam proses pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilakukan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Karena berdasarkan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25 bahwa : “Sistem pengadaan barang dan jasa dengan pelelangan sederhana adalah adalah metode pemilihan Penyedia Barang atau Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam metode pelelangan pengadaan ini adalah menggunakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi, dikatakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi karena dalam pelelangan ini nilai total harga perkiraan sendiri pada pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) Badan lingkungan Hidup Kota Surakarta kurang dari Rp. 200.000.000,00 yaitu sesuai dengan pengumuman pelelangan, bahwa nilai total harga perkiraan sendiri adalah Rp 194.000.000 (Seratus sembilan puluh empat juta Rupiah). Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis menitikberatkan pada pengadaan dengan sistem pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Dalam pelaksanaan lelang ini, tidak serta merta lelang tersebut dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti Badan lingkungan Hidup Kota Surakarta. Melainkan terdapat alur dimana di dalamnya terdapat persiapan-persiapan di dalam Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta itu sendiri yang dapat menunjang pelaksanaan dari lelang itui. Pada pelaksanaan pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) ini, pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah menetapkan panitia dalam proses pengadaan. Panitia tersebut terdiri dari Panitia Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan), Pejabat Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Pejabat Pelaksana Teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, dan dibantu Staf teknis. commit to user 50 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Tabel 4.2 Panitia pengadaan barang uji sample lingkungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Peralatan Uji Sample Lingkungan) NO 1. NAMA INTANSI KEDUDUKAN BLH Kota Surakarta Ketua Ir.Sultan Nadjamuddin Nip. 19670913 199503 1004 2. Kwat Oktaria Andrianto, ST. Nip. 19721023 BLH Kota Surakarta Sekretaris 199803 1 009 3. Handoyo, SH. Nip. 19760308 199503 1002 DPP Kota Surakarta Anggota Pejabat Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta No 1 Nama Ir. Syahari Sucahyo Jabatan PPK SKPD BLH Surakarta Pejabat Pelaksana Teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta No Nama 1 Ir. Sunarno Jabatan PPTK SKPD BLH Surakarta Staf Teknis Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sample Lingkungan) No Nama Jabatan 1 Ari Arsianti, ST Staf Teknis commit to user SKPD BLH Surakarta 51 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Dalam upaya memperjelas alur proses pengadaan barang peralatan uji sample lingkungan tersebut, panitia membuat jadwal agar lebih terperinci. Tabel 4.3 Jadwal pengadaan peralatan uji sample lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta NO 1. Kegiatan Hari/Tanggal Pendaftaran dan Kamis, 24 Februari s/d Pengambilan Dokumen Waktu 08.00-15.00 WIB 3 Maret 2011 Pengadaan 2. Pemberian Penjelasan Selasa, 01-03-2011 13.00 WIB 3. Batas Akhir Pemasukan Jumat, 04-03-2011 09.00 WIB Jumat, 04-03-2011 09.30 WIB Dokumen Penawaran 4. Pembukaan Dokumen Penawaran 5. Evaluasi Penawaran Senin, 07-03-2011 6. Pembuktian Kualifikasi Selasa, 08-03-2011 7. Pengumuman Pemenang Selasa, 08-03-2011 8. Masa Sanggah Rabu-Selasa: 9-15 Maret 2011 9. Penerbitan SPPBJ Rabu, 16 Maret 2011 Sumber : Dokumen Pengadaan peralatan Uji Smple lingkungan BLH commit to user 52 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id B. Prosedur Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dengan Pelelangan Sederhana Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah telah diatur mengenai tahap-tahap atau prosedur dalam pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. Dalam pelaksanaan lelang ini menggunakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi. Proses pengadaan barang peralatan uji sample lingkungan Badan Lingkungan Hidup Surakarta dalam pelaksanaannya metode penyampaian dokumen lelang menggunakan metode 1 (satu) sampul. Berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 bahwa metode satu sampul digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang sederhana dan pengadaan barang yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah. Menurut penuturan dari Bapak Sultan Nadjammudin sebagai Ka. Subbid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup bahwa tahap-tahap pelelangan pengadaan barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : “Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dapat dilaksakanan mulai dari pengumuan pelelangan, Pendaftaran Untuk Mengenai Pelelangan, Pengambilan Dokumen Pelelangan Sederhana, Penjelasan (Aanwijzing), Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya, Pemasukan Penawaran, Pembukaan Penawaran, Penyusunan berita acara pembukaan penawaran, Evaluasi Berkas Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi, Usulan Hasil Evaluasi Penawaran Atau Usulan Pemenang, Penetapan Pemenang, pengmuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak” (Hasil wawancara, tanggal 6 Februari 2011) : Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa commit to ada userdi Badan Lingkungan Hidup Kota prosedur pengadaan barang yang 53 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagian besar rekanan tidak memenuhi kendala yang berarti, apabila rekanan belum jelas akan prosedur pengadaan yang ditetapkan, maka dapat bertanya kepada panitia pada seasion penjelasan pekerjaan mengenai bagaimana proses pengadaan barang yang dilakukan. Gambar 4.1 Bagan Alur proses terjadinya pengadaan Pengguna barang /jasa Penyedia Barang / Jasa Dokumen Penawaran Pejabat /Panitia barang/ jasa Pengumuman Pelelangan Peringkat Usulan Pemenang Berdasarkan Peringkat Evaluasi Harga Pengumuman Pemenang Pemegang komitmen Penetapan Pemenang Evaluasi Administrasi Lulus SK Penetapan Pemenang tidak Peserta Gugur Kontrak Pekerjaan dimulai Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta commit to user 54 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Dan selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan mengenai prosedur dalam pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan peralatan uji sample lingkungan dengan pascacualifikasi menurut penuturan dari Bapak Sultan Nadjammudin adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman Pelelangan Sederhana Mengenai hal pengumuman, bahwa pengumuman pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lain. Dalam pelaksanaannya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta mengenai hal pengumuman, pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarata membuat papan pengumuman tentang jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang dipasang di kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan juga melaui website http://www.surakarta.go.id. 2. Pendaftaran Untuk Mengenai Pelelangan Berdasarkan penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin selaku Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Peralatan Uji Sample Lingkungan mengenai pendaftaran lelang bahwa : “untuk rekanan yang akan mendaftar lelang pengadaan peralatan uji smple lingkungan dapat dilaksanakan langsung di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta” (Sumber: wawancara 15 Maret 2011). Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran untuk lelang pengadaan peralatan uji smple lingkungan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Tahun anggaran 2011, dilaksanakan langsung di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan dengan cara calon peserta (Rekanan) datang langsung untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta lelang dengan menyetakan kartu tanda pengenal dan siup atau surat tugas commit to user apabila perwakilan dari perusahaan dan sekaligus rekanan dapat 55 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id mengambil dokumen lelang dalam bentuk soft copy atau bisa dapat diambil melalui website Badan Lingkungsn Hidup Kota Surakarta. Pada pelaksanaan pengadaan peralatan uji sample lingkungan rekanan yang mendaftar sebagai berikut: a. CV. Artha Graha. P f. CV. Labstore b. CV. Riry g. CV. Maxima c. CV. Karya Cipta h. CV. Rizki I d. CV. Mirah Delima i. UD. Pratama M j. CV. Wahyu Basuki J. CV. Sinar Mulia. M 3. Pengambilan Dokumen Pelelangan Sederhana Setelah rekanan melakukan pendaftaran keikutsertaanya dalam lelang, maka rekanan sebagai bukti diperbolehkan mengambil dokumen lelang yang isinya tentang RKS (rencana Kerja dan Syarat). Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan (Soft copy) dapat diambil pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Surakarta, atau diundah melalui website http://www.surakarta.go.id. Di dalam dokumen RKS tersebut memuat penjelasan pelaksanaan teknis pekerjaan yang dilelangkan, antara lain tentang pengumuman pelelangan, instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, bentuk dokumen penawaran, petunjuk pengisian kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi, bentuk kontrak, syarat-syarat umum kontrak, Spesifikasi Teknis, daftar kuantitas harga. Dokumen yang berupa RKS ini kemudian dijadikan patokan atau pedoman bagi rekanan dalam menentukan jumlah penawaran yang akan dimasukkan nantinya dalam penawaran dan juga digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Selain memuat tentang penjelasan pelaksanaan pekerjaan dalam RKS juga commit to pemasukan user mengatur tentang batas waktu penawaran bagi rekanan. 56 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 4. Penjelasan (Aanwijzing) Tahap berikutnya dalam pelaksanaan pelelangan adalah tahap penjelasan (Aanwijzing). Penjelasan merupakan forum atau sarana yang digunakan untuk session tanya jawab atau pemberi keterangan dari panitia lelang kepada para rekanan terkait dengan hal-hal dalam pelaksanaan teknis dari pekerjaan itu. Atau jika dalam dokumen lelang ditemukan hal-hal yang belum dicantumkan atau jika ternyata terdapat perubahan-perubahan dalam dokumen lelang maka dapat diusulkan dalam tahap penjelasan ini. Ketidakhadiran peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Jadi dengan kata lain setelah melakukan pendaftaran dan menerima dokumen lelang, rekanan tersebut langsung mengajukan penawaran atau memasukkan penawaran. Dalam pelaksanaan tahap penjelasan dijumpai adanya perubahan dalam dokumen lelang antara lain: a. Dalam dokumen lelang belum dicantumkan jangka waktu penawaran dan jangka waktu pelaksanaan. Kemudian dirubah pengaturannya menjadi Masa berlaku penawaran: 30 Hari kalender dan Jangka waktu pelaksanaan: 20 hari kalender. b. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang sebelumnya tanggal 4 maret 2011 diganti menjadi tanggal 7 Maret 2011. c. Surat pernyataan: “tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, memberikan jaminan purna jual terhadap barang yang ditawarkan yang berlaku selama 12 bulan” dibuat dalam satu rangkaian pernyataan dan ditanda tangani di atas materai. d. Persyaratan kualifikasi yang wajib dilampirkan: SIUP, TDP, Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, bukti laporan pajak 3 commit to user bulan terakhir (november-desember 2010, januari 2011; 57 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 5. Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya Dalam berita acara penjelasan pekerjaan berisi tentang segala hal yang ditanyakan dan didiskusikan dalam proses penjelasan baik dalam sesi tanya jawab ataupun jika terdapat penambahan atau perubahan dalam dokumen lelang. Sesuai berita acara rapat penjelasan pekerjaan (aanwizing) peserta yang hadir dalam acara tersebut : I. Panitia Pengadaan Barang/Jasa 1. Ir. Sultan Nadjamuddin, MSi. Ketua BLH 2. Kwat Oktaria Andrianto, ST. Sekretaris BLH 3. Handoyo, SH. Anggota DPP II. U n d a n g a n yang hadir : 1. Ir. Syahari Sucahyo PPK 2. Ir. Sunarno PPTK 3. Ari Arsianti, ST Staf Teknis III. Rekanan yang hadir 1. CV. Rakha 6. CV. Riry 2. CV. Wahyu Basuki 7. CV. Karya Cipta 3. CV. Mirah Delima 8. CV. Arthagraha Persada 4. CV. Sinar Mulia Mandiri 9. CV. Multi Sarana Abadi 5. CV. Era Pratama Setiap rekanan yang menghadiri penjelasan berhak mengambil berita acara penjelasan pekerjaan yang sudah direvisi dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan teknis. 6. Pemasukan Penawaran Tahap pelakasanaan lelang selanjutnya dalam pengadaan peralatan uji sample lingkngan adalah pemasukan penawaran. Jarak commit to user pemasukan penawaran minimal antara penjelasan pekerjaan dengan 58 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 1 (satu) hari dan batas waktu dari pemasukan dokumen penawaran lelang oleh rekanan adalah sebelum waktu pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran yang sudah di cantumkan dalam dokumen atau dalam pengumuman pelelangan jadwal pelaksanan pengadaan. Dalam pelaksanaan lelang ini jumlah rekanan yang memasukkan dokumen penawaran sejumlah 3 (tiga) rekanan yaitu CV. Maxima Bangun Perkasa, CV. Rizki Innash dan CV. Labstore. Dalam pemasukan penawaran rekanan dapat langsung memasukan dokumen penawaran datang langsung ke Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. 7. Pembukaan Penawaran Tahap selanjutnya setelah pemasukan penawaran adalah pembukaan dokumen penawaran. Dalam pelaksanaan lelang untuk Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 bahwa dalam pembukaan penawaran dapat dilaksanakan jika penawaran yang masuk adalah minimal 3 (tiga) penawaran untuk setiap paket pekerjaan dan pembukaan penawaran dianggap sah untuk dibuka, tetapi jika dalam pembukaan penawaran ternyata rekanan yang mengajukan penawaran kurang dari 3 rekanan maka berkas penawaran yang masuk tidak dibuka dan dianggap lelang gagal sehingga harus diadakan pelelangan ulang. Ketika batas akhir pemasukan penawaran tiba, lalu seketika itu juga diadakan pembukaan penawaran Dalam pembukaan penawaran, yang dilihat oleh panitia lelang adalah nominal yang ditawarkan oleh rekanan dan syaratsyarat admnistrasi dari para rekanan yang terlampir dengan berkasberkas dan semuanya dibacakan pada saat pembukaan penawaran. Dalam pembukaan penawaran di dalamnya terdapat unsur saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi dimana para saksi tersebut bukan dari rekanan yang akan dibuka penawarannya melainkan dari rekanan commit to user akan membuka penawaran dari lain. Sebagai contoh, saat panitia 59 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id rekanan A maka yang menjadi saksi adalah rekanan B dan C. Dalam pelaksanaannya metode penyampaian dokumen dengan mempergunakan metode satu sampul. Dengan ketentuan Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman, maka dokumen asli yang berlaku. Dalam proses pembukaan penawaran oleh panitia lelang, di dalamnya ada berkas penawaran dari para rekanan yang meliputi, antara lain : a. Dokumen Administrasi 1) Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan - tanggal; - masa berlaku penawaran; - harga penawaran; - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan - tanda tangan dari direktur utama/pimpinan perusahaan, penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan 2) Jaminan penawaran asli - diterbitkan oleh penjaminan mempunyai Bank atau Umum, perusahaan program perusahaan asuransi asuransi yang kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan - besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP b. Dokumen Harga Daftar kuantitas dan harga commit to Teknis user yang terdiri dari : c. Dokumen Penawaran 60 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 1) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar; 2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang; 3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan); 4) surat dukungan; 5) asuransi (apabila dipersyaratkan); d. Dokumen isian Kualifikasi e. Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); Gambar 4.2 Bentuk sampul dokumen penawaran Bagian depan Penawaran Peralatan Uji Sample Lingkungan Jangan dibuka sebelum waktu Kota Surakarta Tahun 2011 pembukaan sampul penawaran Hari / Tgl pemasukan : Jam pemasukan : Tempat : Kepada Yth. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota SurakartaTahun 2011. Jl. Jend. Sudirman No.2 Kota Surakarta Bagian belakang Sumber : Dokumen Lelang Pengadaan Perlatan uji sample lingkungancommit to user 61 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 8. Penyusunan berita acara pembukaan penawaran Dalam berita acara pembukaan penawaran memuat hal-hal terjadi dalam proses pembukaan penawaran. Berita acara tersebut dibuat panitia lelang dan ditandatangani oleh panitia lelang. Dari berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan sebagai berikut : a. Rekanan yang mendaftar : 18 rekanan b. Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing : 10 rekanan c. Rekanan yang memasukkan Surat Penawaran : 3 rekanan d. Rekanan yang mengundurkan diri : - e. Rekanan yang tidak memberikan keterangan : 15 rekanan Sesuai dalam berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran, dokumen penawaran pada pengadaan yang diterima dan memenuhi syarat adalah : Tabel 4.4 Berita Acara Pembukaan Penawaran No Dok Administrasi Nama perusahaan 1 1 2 3 2 CV. Labstore CV. Maxima CV. Rizki I Surat Penawar an 3 + + + Jaminan Penawara n 4 + + + Dok Harg a RAB 5 + + + Dok Teknis Spesifik asi Teknis 6 + + + Jad wal Dok Isian Kualifik asi Nilai Penawaran Ket 8 + + + 9 192.225.000 189.475.000 191.400.000 10 Lengkap Lengkap Lengkap 7 + + + Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Setelah melakukan penelitian terhadap berkas penawaran terhadap ketiga rekanan yang memasukkan berkas penawaran dinyatakan lengkap dan ditandatangani oleh panitia dan juga para saksi, yang berarti berkas penawaran memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010, sehingga panitia commit to dapat user melanjutkan proses selanjutnya. 62 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 9. Evaluasi Berkas Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi Di dalam proses evaluasi ini meliputi kegiatan antara lain : Tahap lelang berikutnya dalam pelaksanaan lelang untuk kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 adalah evaluasi berkas penawaran dan berkas kualifikasi. Menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamuddin dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan beberapa tahap evaluasi terhadap berkas penawaran seperti evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dimana ketiga bentuk evaluasi dilakukan secara bertahap a. Evaluasi administrasi - Evaluasi administrasi mencakup penilaian kesesuaian antara kelengkapan administrasi serta mencocokkan kebenaran dengan syarat-syarat yang ditentukan dan perubahan-perubahan yang tercantum dalam penjelasan lelang. b. Evaluasi Teknis - Evaluasi teknis mencakup penilaian kesesuaian Spesifikasi teknis dan jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang. c. Evaluasi Harga/Biaya - Evaluasi Harga mencakup penilaian total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS, Dilakukan klarifikasi kewajaran harga. Berdasarkan pasal 48 Perpres No 54 Tahun 2010 bahwa dalam pemilihan barang dan jasa pemerintah dapat menggunakan 1 (satu) dari 3 (tiga) metode evaluasi penawaran, dan metode evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang terdiri dari : 1) Sistem gugur 2) Sistem nilai commit user umur ekonomis 3) Sisitem penilaian biayatoselama 63 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam melaksanakan evaluasi berkas penawaran menggunakan sistem gugur. Menurut penuturan Bapak Sultan Nadjamufin yang dimaksud dengan sistem gugur adalah : “metode evaluasi sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapakan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang dan jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur”. (wawancara, 5 April 2011) Dalam tahap ini, selain evaluasi terhadap berkas penawaran juga dilakukan evaluasi kualifikasi dari para rekanan. Evaluasi kualifikasi dilakukan apabila pada waktu pembukaan penawaran syarat-syarat penawaran para rekanan dinyatakan lengkap. Dalam formulir isian kualifikasi untuk pengadaan barang, terdiri dari bebrapa bagian yang terdiri dari : 1. Pakta integritas Dalam pakta integritas berisi pernyataan ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang. 2. Formulir isian Kualifikasi Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: - direktur utama/pimpinan perusahaan; - penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; commit to user 64 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id - kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; - pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau - peserta perorangan. b. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); f. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; g. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan. Selain data-data tersebut, dalam formulir isian penilaian kualifikasi juga berisi data-data sebagai berikut : a) Data Administrasi commit to user b) Izin Usaha 65 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id c) Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha d) Pengurus (1) Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas (2) Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha e) Data Keuangan (1) persentase kepemilikan saham/pesero (2) Pajak f) Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan 10. Usulan Hasil Evaluasi Penawaran Atau Usulan Pemenang Hasil dari evaluasi berkas penawaran dan evaluasi kualifikasi diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen oleh panitia lelang. Dalam berita acara evaluasi ini memuat keputusan untuk lulus atau tidaknya penawaran. Meskipun dalam hasil evaluasi tersebut ternyata tidak terdapat penawar yang lolos tetapi hasil evaluasi tetap dilaporkan kepada PPK. Tabel 4.5 Berita Acara Hasil Pelelangan Hasil Evaluasi No 1 2 3 Nama Rekanan CV. LABSTORE CV. MAXIMA BANGUN.P CV. RIZKI.I Harga Harga Penawaran (Rp) terkoreksi 192.225.000 Peri ngka t Admministr asi Teknis 192.225.000 Tidak memenuhi - Isian Kualifikas i - 189.475.000 189.475.000 Memenuhi Memenuhi Memenuhi I 191.400.000 191.400.000 Memenuhi Memenuhi Memenuhi II Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta commit to user 66 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 11. Penetapan Pemenang Tahap pelaksanaan lelang selanjutnya adalah penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Kegiatan Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Kegiatan Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 Nomor 050/09/BLH-LAB/III/2011 tangggal 9 Maret 2011, maka Pemenang dan pemenang cadangan dari Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan sebagai berikut: 1) Pemenang Nama Perusahaan : CV. Maxima Bangun Perkasa Alamat : Jl. Kalimasada II/7 Komplek Langen Werdasih, Lerep Ungaran NPWP : 02.899.368.1-505.000 Harga Penawaran : Rp. 189.475.000 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah 2) Pemenang Cadangan Nama : CV. Rizki Innash : Jl. Banjarsari Gg.Iwenisari No. 27 Perusahaan Alamat Tembalang Semarang NPWP : 02.069.847.8.517.000 Harga : Rp. 191.400.000 (seratus sembilan Penawaran puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) commit to user 67 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 12. Pengumuman Pemenang Berdasarkan keterangan Bapak Sultan Nadjammudin bahwa untuk Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, pengumuman pemenang lelang tersebut dilakukan di Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta dengan cara menempelkan di papan pengumuman dengan memcantumkan namanama para pemenang, nama-nama calon cadangan dari pemenang dan pengumuman pemenang tersebut juga melalui website Badan Lingkungsn Hidup Kota Surakarta. Dimana nama-nama pemenang lelang tersebut sama dengan nama pemenang lelang yang diusulkan dan ditetapakan oleh Panitia Pengadaan Barang. 13. Masa Sanggah Masa sanggah merupakan pemberian kesempatan kepada rekanan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis jika merasa keberatan atas hasil evaluasi yang telah diumumkan yang berupa jaminan sanggahan banding dari bank dan Besarnya jaminan sanggahan banding Rp. 388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Namun, dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 oleh para rekanan tidak menggunakan untuk mengirimkan sanggahan kepada Panitia Pengadaan karana para rekanan sudah bisa menerima hasil dari keputusan para Panitia lelang dan pejabat pembuat pembuat komitmen. 14. Penunjukan Pemenang Tahap pelaksanaan lelang selanjutnya adalah penunjukan commit topemantauan user pemenang. Dalam kegiatan kualitas lingkungan Kota 68 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Surakarta Tahun Anggaran 2011 untuk paket pekerjaan pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan) oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Uji Sample Lingkungan kemudian menujuk CV. MAXIMA BANGUN PERKASA sebagai pemenang lelang. Kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Penunjukan Pemenang atau Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ). Kemudian oleh CV. Maxima Bangun Perkasa sebagi rekanan yang ditunjuk sebagi pemenang lelang diwajibkan untuk membuat Surat Jaminan Pelaksanaan. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 34 (tiga puluh empat) hari kalender, Jaminan Pelaksanaan dicarikan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Kemudian setelah membuat surat jaminan, oleh rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang juga membuat Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dan kemudian surat-surat tersebut diserahkan kembali kepada PPK. 15. Penandatangan Kontrak Tahap pelaksanaan lelang yang terakhir adalah penandatanganan kontrak yang dilakukan antara Pejabat Pembuat Komimen dengan rekanan yang ditunjuk. Sedangkan dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 untuk paket pekerjaan pengadaan barang (peralatan uji sample lingkungan), perjanjian kontrak ditandatangani oleh direktur CV. Maxima Bangun Perkasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Kontrak tersebut selain sebagai tanda dimulainya pekerjaan juga merupakan dasar atau bukti keterikatan antara PPK dan rakanan. Setelah penadatangan kontrak, kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja yang menandakan bahwa pekerjaan sudah bisa untuk mulai dikerjakan. commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis sampaikan pada BAB sebelumnya dengan permasalahan yang diamati, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan peralatan uji sample lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan lelang yang berpedoman langsung dengan Perpres tersebut mengenai prosedur pengadaan barang di instansi pemerintah. 2. Tahap-tahap pelaksanaan pengadaan peralatan uji sample ini dilaksanakan mulai dari pengumuan pelelangan, Pendaftaran Untuk Mengenai Pelelangan, Pengambilan Dokumen Pelelangan Sederhana, Penjelasan (Aanwijzing), Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya, Pemasukan Penawaran, Pembukaan Penawaran, Penyusunan berita acara pembukaan penawaran, Evaluasi Berkas Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi, Usulan Hasil Evaluasi Penawaran Atau Usulan Pemenang, Penetapan Pemenang, pengmuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak. 3. Dalam pelaksanaan lelang pengadaan uji sampke lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang menjadi pemenang pelelangan adalah dari CV. Maxima Bangun Perkasa dan selanjutnya pemenang dapat langsung melaksanakan pekerjaan penyediaan barang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan proyek commit user yang berlaku. tersebut dengan baik sesuaitoprosedur 69 70 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id B. SARAN Pada dasarnya pelaksanaan pelelangan sederhana pengadaan peralatan uji sample lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan antara lain : 1. Masa sekarang ini proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi dimasa saat ini untuk mempermudah dan menghemat waktu, biaya. Sehingga proses pengadaan barang dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu ada baiknya dalam pelaksanaannya menggunakan teknologi, misalnya pada waktu pendaftaran lelang calon peserta lelang tidak harus datang ke instansi tersebut cukup dengan mendaftar lewat e-mail. 2. Adanya sosialisai lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barng atau jasa seperti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut selain digunakan oleh instansi yang mengadakan pengadaan barang atau jasa juga nantinya bermanfaat bagi rekanan yang berniat untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa kerena bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengikuti pengadaan barang atau jasa. 3. Diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap pengadaan, karena pengadaan menggunakan sistem pelelangan sangatlah rumit 4. Terkait dengan sanggahan banding dalam pelelangan pengadaan sekarang ini biaya yang harus dikeluarkan dalam menyanggah dirasa terlalu mahal. Sehingga rekanan harus berfikir ulang dalam melakukan sanggahan oleh kerena itu ada baiknya jika sangghan biayanya tidak terlalucommit mahal.to user
![83 DAFTAR PUSTAKA [1] Hattrell, W.S. and Partner](http://cdn1.abcdocz.com/store/data/001111791_1-0a03dd946aebd6f6b0d3d39b24ca8f27-250x500.png)
© Copyright 2024