1. No category

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
MANUAL PENGELOLAAN PROYEK/
PROJECT MANAGEMENT MANUAL/PMM
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE/PRIM
IndII-HIBAH AusAID
Sekilas tentang PRIM NTB
1.




2.
3.






4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rencana besaran Hibah AusAID
Total Program Konstruksi
Rp 259 milyar
Total Hibah untuk Kontruksi
Rp 112 milyar
Total Hibah untuk Insentif
Rp 10 milyar
Total APBD untuk Konstruksi
Rp 147 milyar
Rencana Efektif Hibah AusAID sd Juni 2015
Total Panjang Penanganan Jalan :
Pemeliharaan Rutin
1.265,14 Km
Back Log/Minor Works
679,00 Km
Pemeliharaan Berkala
47,90 Km
Rehabilitasi
15,96 Km
Kontrak
830,00 Km
Swakelola
942,00 Km
Konsultan PMC+PIUC+M&E+DED 2013-2014+TFA disiapkan oleh IndII
Konsultan Supervisi 2013-2015 disiapkan oleh Dinas PU NTB
Tim Teknis DJBM melakukan Verifikasi Teknis
Sistem Disbursement dengan RUC dengan 4 Tahap
Implementasi menggunakan Peraturan yang berlaku di Indonesia
Fitur utama: aspek governance+pemeliharaan rutin+penguatan institusi
Tahap Persiapan
• Penentuan kriteria dan pendataan daerah calon penerima hibah
• Sosialisasi program hibah jalan provinsi dan kemungkinan dapat
diperluas ke kabupaten/kota
• Pembentukan Tim Teknis DJBM
• Penyusunan PMM
• Penyampaian surat minat dan usulan program dari pemerintah
daerah kepada Ditjen Bina Marga cc. Bappenas
• Penilaian thd daerah yang layak sbg penerima hibah
• Penyampaian surat usulan nama daerah calon penerima hibah dan
rincian jumlah dana hibah
• Penetapan Daerah Penerima Program Hibah melalui penerbitan
SPPH
• Pembentukan PIU
• Penyusunan Perjanjian Penerusan Hibah
Tahap Pelaksanan di tingkat daerah
• Penyiapan dokumen DED dan dokumen pengadaan
barang dan jasa.
• Penyusunan rencana anggaran tahunan (DPA APBD)
sesuai dengan rencana penerimaan dana hibah.
• Proses pengadaan barang dan jasa
• Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik
• Pelaksanaan pengawasan kegiatan monitoring dan
evaluasi secara berkala
• Permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan
fisik dan non fisik kepada tim Teknis DJBM
Tahap pelaksanaan di tingkat pusat
• Melaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi secara berkala
• Melaksanakan verifikasi berdasarkan
permintaan dari Pemerintah Daerah atas
pencapaian hasil kegiatan
• Penerbitan surat rekomendasi teknis atas hasil
verifikasi yang disampaikan kepada
Pemerintah Daerah dan DJPK
Kriteria daerah penerima hibah
1.
Kriteria Administrasi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Termasuk sebagai salah satu daerah yang diusulkan dan dipilih menjadi pilot Province atau
perluasan ke Provinsi dan atau Kabupaten lainnya bagi proyek Peningkatan Kinerja dan
pemeliharaan jalan.
Rencana Kerja Tahunan (berkaitan dengan proyek yang dibiayai oleh program hibah) yang
telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah bersangkutan.
Rencana Komprehensif dan atau rencana Tahunan pembangunan infrastruktur dimaksud
sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelengkapan dokumen penerimaan barang dan/atau jasa yang dibiayai Dana Hibah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki peraturan /kebijakan terkait sektor
infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk mendukung terciptanya layanan infrastuktur jalan
yang berkualitas bagus.
Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengawasan layanan pemeliharaan dan Peningkatan jalan.
Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan audit terhadap
pelaksanaan program hibah.
Surat rekomendasi/persetujuan dari DPRD setempat
Surat kesediaan Kepala Daerah bersangkutan untuk menanggung biaya operasional dan
pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dengan dana hibah.
Surat Kesediaan Pemerintah Provinsi untuk membiayai seluruh pembayaran kepada Pihak
Ketiga untuk kontrak konstruksi sebelum penggantian porsi Hibah disetujui dan di transfer ke
RKUD sesuai hasil verifikasi output.
Kriteria Dana Penerima Hibah (2)
Kriteria Teknis
1.
2.
Dokumen studi kelayakan proyek Peningkatan Kinerja dan pemeliharaan
jalan yang mengacu pada dokumen atau kebijakan daerah di sektor
infrastuktur jalan.
Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009
Peruntukkan program Hibah
kegiatan fisik jalan (1)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
Pemeliharaan system drainase;
Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam rumaja;
Pemeliharaan perkerasan jalan (sealing. laburan, penambalan);
Pemeliharaan bangunan pelengkap;
Pemeliharaan perlengkapan jalan;
Grading operation/Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk
perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan;
Pemeliharaan lereng;
Pekerjaan darurat.
Peruntukkan program Hibah
Kegiatan Fisik Jalan (2)
Kegiatan pemeliharaan berkala terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pelapisan ulang (overlay);
Perbaikan bahu jalan;
Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative;
Pengasaran permukaaan (regrooving);
Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
Perbaikan bangunan pelengkap;
Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak
Pemarkaan (marking) ulang;
Penambalan lubang;
Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan,
penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali
permukaan;
Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
Peruntukkan Program Hibah
Kegiatan Fisik Jalan (3)
Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan jalan
• Pelapisan ulang (overlay);
• Perbaikan bahu jalan;
• Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative;
• Pengasaran permukaaan (regrooving);
• Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
• Perbaikan bangunan pelengkap;
• Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak
• Pemarkaan (marking) ulang;
• Penambalan lubang;
• Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan
penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat
pembentukan kembali permukaan;
• Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
Peruntukkan program Hibah untuk
Insentif Institusi
Kegiatan Fisik Non Jalan:
• Pengadaan peralatan survey jalan
• Pengadaan peralatan pemeliharaan rutin jalan
Kegiatan Non Fisik:
• Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan,
bimbingan teknis, pembinaan, dll
• Peningkatan peran FLAJ
• Penerapan PPBP
Organisasi pengelola Program Hibah
1. Organisasi pengelola Program tingkat pusat:
a)
b)
c)
d)
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kementerian Pekerjaan Umum cq. Ditjen Bina Marga
Implementing Agency: Pemerintah Daerah  Dinas
PU/Dinas Bina Marga
e) Steering Committee: Panitia Pengarah Ketua
Bappenas; Anggota Kem PU+Kem Hub+Kem Dagri
f) Tim Teknis Ditjen Bina Marga
Organisasi Pengelola Program di
tingkat Daerah
TIM PENGARAH
TIM TEKNIS Ditjen
Bina Marga
Gubernur
PROGRAM
IMLEMENTATION
UNIT
SATUAN KERJA
PERANGKAT
DAERAH
Rincian Mekanisme Program
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah kepada Daerah
• PP No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
• PMK 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Mekanisme program Hibah (1)
– Mekanisme Proses Hibah
– Mekanisme Pengusulan Program Hibah
– Mekanisme Penetapan Hibah dan Pengesahan
DIPA HPD
– Mekanisme Permintaan Pencairan dan Penyaluran
Hibah
– Mekanisme Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
Hibah
Mekanisme Proses Hibah (2)
1.Sumbernya dari luar negeri
2.Perjanjian hibah antara pemberi hibah dan
penerima hibah (Government to Government)
3.Sosialisasi kepada daerah.
4.Koordinasi dengan Kementerian Keuangan,
BAPPENAS, Kementerian PU dan Instansi
terkait lainnya.
Mekanisme pengusulan program hibah
(1)
1.
2.
3.
4.
Pemerintah Daerah yang terpilih sebagai Pilot Program adalah
berdasarkan hasil studi IndII Activity 176 Phase 2.
Untuk perluasan Program PRIM, maka mekanisme proses hibah,
pengusulan program hibah dan penetapan hibah kepada daerah
calon/penerima hibah menggunakan prosedur sesuai Peraturan
Pemerintah no. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
Pemerintah Daerah mengajukan proposal PRIM kepada DJBM, sebagai
Executing Agency PRIM
Proposal tersebut sekurang-kurangnya dilampiri:
• Kerangka Acuan Kerja
• Data kondisi jalan terakhir yang meliputi data hasil survai nasraa, LHR, kondisi jalan dan
data-data lainnya sesuai ketentuan dan pedoman dari Ditjen Bina Marga
• Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi
• Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
• DED untuk pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
• RAB untuk setiap kegiatan yang diusulkan;
Mekanisme pengusulan Program
Hibah (2)
5.
6.
7.
8.
9.
DJBM, Kementarian Pekerjaan Umum melakukan review teknis
terhadap proposal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil survey lapangan dan baseline survey yang
dilakukan Tim Teknis dibantu oleh Lembaga yang ditunjuk oleh
Pemberi Hibah.
Pemerintah Daerah melakukan revisi sesuai dengan hasil review
yang dilakukan oleh DJBM dan mengirimkan kembali revisi
tersebut kepada DJBM.
DJBM mengusulkan Program hibah kepada Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan
DJBM melakukan persiapan Program Hibah Jalan Provinsi yang
meliputi: penentuan kriteria Daerah penerima hibah, PMM, dan
Sosialisasi program.
DJBM mengeluarkan surat rekomendasi teknis untuk proposal
PRIM
Mekanisme Pengusulan Hibah
Reference Unit Cost (1)
• Tabel 1: Reference unit costs (Rp/km/tahun)
untuk Pemeliharaan Rutin
Kontrak
Swakelola
26.166.000
20.471.000
Kategori Pemeliharaan
Rutin
• Tabel 2:Tabel 2: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan
backlog dengan Kontrak (Untuk ruas yang ada backlog dan rutin maka rutin
hanya didaerah perkerasan jalan)
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5%
kerusakan)
4.400.000
2
(5-15%
kerusakan)
20.800.000
3
(15-30%
kerusakan)
51.800.000
4
(30-50%
kerusakan)
99.100.000
5
(>50%
kerusakan)
163.922.700
Reference Unit Cost (2)
•
Tabel 3: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan
Swakelola
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5%
kerusakan)
3.800.000
•
2
(5-15%
kerusakan)
18.000.000
3
(15-30%
kerusakan)
44.900.000
4
(30-50%
kerusakan)
85.800.000
5
(>50%
kerusakan)
141.900.000
Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak PM
hanya aspal dan bagaimana untuk item lainnya?
Ringan
Sedang
Berat
Typical penanganan perkerasan
aspal
50 mm O/L
75 mm O/L
100 mm O/L
Luas perkerasan aspal Rp/m²
127.000
192.000
256.000
Reference Unit Cost (3)
•
Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi
Desain Repetisi Beban (ESAL)
Lebar perkerasan
4.5m& bahu jalan
2 x 1.5m
Lebar perkerasan 6m
& bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL)
3.413.000.000
4.231.000.000
3.776.000.000
4.680.000.000
4.106.000.000
5.018.000.000
4.671.000.000
5.575.000.000
5.425.000.000
6.329.000.000
5.753.000.000
6.745.000.000
Tipe 2 ( sd1 juta ESAL )
Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL)
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL )
Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL)
Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL )
Lembar verifikasi teknis (1)
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant
FORM VERIFIKASI
____________________
Provinsi
Nama Paket
:
:
______________________________
______________________________
Progres Fisik
- Rencana
:
:________________________________
Tanggal Verifikasi
Panjang Pemel Rutin
:
:
________Km
SKPD
Sector
Program
:
:
______________________________
Road
Pemeliharaan Rutin dgn Kontrak
-
:________________________________
STA/KM
:
__________---___________
STA/KM
:
__________---___________
Realisasi
Pemeliharaan Rutin dgn Swakelola
Untuk yang dikontrakkan
Nama Kontraktor
:________________________________
No Kontrak
:________________________________
Nilai Kontrak
:________________________________
Untuk Swakelola
Total Anggaran
VERIFIKASI TEKNIK
:________________________________
Hasil Verifikasi
Ya
Tidak
Dokumen yang disyaratkan
1. Apakah ada Rencana Pemeliharaan Rutin?
Fotokopi dokumen
2. Lakukan pengecekan visual untuk hasil pekerjaan pemeliharaan rutin dan dibandingkan
dengan rencana pemeliharaan rutin pada bulan sebelumnya.
Foto untuk lokasi yang pelaksanaan
pemeliharaan rutin yg tidak memuaskan
3. Apakah ada anggaran pemeliharaan rutin yang digunakan untuk pekerjaan darurat/bencana alam?
Ikhtisar biaya,lokasi dan tipe
pekerjaan dan sumber dana
Fotokopi bukti pembayaran
4. Jumlah staf dan pekerja yang digunakan pada bulan yang lalu termasuk bukti pembayaran upah dan honor.
………….………, …………………………
Verifikator
Pejabat Pembuat Komitmen
Verifikator-Tim Teknis DJBM
……………………………………
NIP ...……………………………
……………………………………
NIP ...……………………………
Konsultan Verifikasi
……………………………………
Pengawas Lapangan dari PPK
Konsultan Supervisi
……………………………………
NIP ...……………………………
…………………………………………………….
……………………………………
NIP ...……………………………
Lembar verifikasi Teknis (2)
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant
FORM VERIFIKASI
Provinsi
Nama Paket
:
:
______________________________
______________________________
Progres Fisik
- Rencana
:
:________________________
Tanggal Verifikasi :
____________________
SKPD
Sector
Program
:
:
______________________________
Road
Pemeliharaan Berkala Jalan
-
Realisasi
:________________________
Panjang Efektif
:
________Km
Nama Kontraktor
:________________________
STA/Km
:
Rehabilitasi Jalan
Nomor Kontrak
:________________________
STA/Km
:
__________---___________
__________---___________
Peningkatan Jalan
Nilai Kontrak
:________________________
Jembatan
Nilai Sub Kontrak
:________________________
B
C
VERIFIKASI PENGADAAN
Hasil Verifikasi
Ya
Tidak
Dokumen yang disyaratkan
1 Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh semua yang terkait
Fotokopi Pakta Integritas
2 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP/Aanwijzing
Fotokopi BAPP
3 Berita Acara Evaluasi Pelelangan/BAHP
Fotokopi of BAHP
4 Nama Pemenang Hasil Pelelangan telah diumumkan di media resmi
Fotokopi Pengumuman Pemenang Hasil Pelelangan
5 Semua sanggahan telah dijawab dan diselesaikan
Fotokopi dokumen sanggahan dan jawabannya
VERIFIKASI TEKNIK
Hasil Verifikasi
Ya
Dokumen yang disyaratkan
Tidak
Pemeliharaan Berkala Jalan
1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
2 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar
daftar hasil
hasil pengukuran
pengukuran dan
dan lokasi
lokasi
Buat
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
5 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar
daftar lokasi
lokasi cacat&kekurangan
cacat&kekurangan dan
dan foto
foto
Buat
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
6 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak
7 Perlengkapan Jalan telah dipelihara dengan baik
Rehabilitasi Jalan
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Ya
Tidak
1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak
Notes
Buat daftar
daftar hasil
hasil pengukuran
pengukuran dan
dan lokasi
lokasi
Buat
Buat
Buat daftar
daftar hasil
hasil pengukuran
pengukuran dan
dan lokasi
lokasi
23 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak
5 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak
Buat daftar
daftar lokasi
lokasi cacat&kekurangan
cacat&kekurangan dan
dan foto
foto
Buat
Buat daftar
daftar lokasi
lokasi cacat&kekurangan
cacat&kekurangan dan
dan foto
foto
Buat
6 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Perbaikan Jembatan
17 Perbaikan
kontrak
Record of Jembatan
previous 5sesuai
years dengan
treatment
Penggantian Jembatan
1 Penggantian Jembatan sesuai dengan contract
Yes
No
Yes
Buat
daftar
lokasiofcacat&kekurangan
dan foto
Provide
Fotokopi
records
No
Notes
Notes
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
(Analisa dampak Lingkungan)Persyaratan yang
akan diterapkan adalah sebagai berikut:
• Penyusunan dan persetujuan dokumen AMDAL
untuk setiap kegiatan/usaha yang mempunyai
dampak penting.
• Penyusunan dan persetujuan dokumen UKL-UPL
untuk setiap kegiatan/usaha yang tidak
mempunyai dampak penting.
• Pengajuan untuk mendapatkan persetujuan atas
SPPL Penyusunan dan persetujuan LARAP dan
Simplified LARAP untuk setiap kegiatan/usaha
apabila memerlukan pembebasan tanah dan
pemukiman kembali
Ketentuan dan Kerangka Kerja untuk Pengadaan
Tanah dan Pemukiman Kembali
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Peraturan Presiden no 71 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
Penyiapan dokumen LARAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Persiapan, persetujuan dan implementasi untuk LARAP;
Survai dan Inventarisasi;
Ketentuan untuk konsultasi publik;
Prosedur untuk menghitung nilai kompensasi untuk tanah;
Bantuan relokasi;
Pengelompokkan penduduk yang terkena pemebebasan tanah;
Rincian dan Cakupan Pemukiman Kembali;
Bantuan untuk pengembalian penghidupan yang lebih baik;
Institusi dan pembiayaan;
Monitoring dan Evaluasi;
Mekanisme penyampaian dan penyelesaian keluhan;
Perlakuan terhadap Komunitas Adat Terpencil .
MAsuk dalam Appendix
Program PRIM melaksanakan Rencana Tindak
Anti Korupsi yang meliputi hal-hal sebagai
berikut:
• Penunjukan penguji independen yang dibiayai oleh IndII,
untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
implementasi pelaksanaan TAK
• Peningkatan peran dari forum Lalulintas untuk konsolidasi
dan simplifikasi tentang keterbukaan informasi.
• Pemberlakuan secara penuh Perpres 70/2012
STANDAR PERENCANAAN/DESAIN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 15 desember 2011
Nomor : 19/prt/m/2011 Tentang Persyaratan teknis
jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan
• Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 22.2
/KPTS/Db/2012 Tanggal : 30 Maret 2012 tentang
Manual Desain Perkerasan Jalan
• Spesifikasi Umum Edisi 2010
• Standar dokumen pengadaan Pekerjaan konstruksi
pasca kualifikasi Kontrak gabungan lump sum dan
Harga satuan Untuk kontrak tahun jamak dan tunggal
Tahun 2010
PENGADAAN BARANG DAN JASA
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah”
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas
peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah”
• Peraturan Kepala LKPP no 6 tahun 2012 tentang
petunjuk teknis peraturan Presiden nomor 70
tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas
Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang dan Jasa pemerintah
Aspek Keuangan PMM
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHAPAN PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM
No
TAHAP
SEMESTER/TAHUN
VERIFIKASI ATAS CAPAIAN OUTPUT
1.
1
TAHAP 1
2.
3.
Governance:
a.
PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure);
b.
Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA
c.
Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website
resmi Pemerintah Provinsi;
d.
Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
Kontrak dan pembayaran UM telah dilaksanakan
Pelaksanaan swakelola 4 bulan.
Governance:
a.
PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure);
b.
Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA
c.
Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website
resmi Pemerintah Provinsi;
d.
Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
Pencapaian 25% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak)
Verifikasi untuk Insentif dengan pencairan 50% dari uang insentif untuk peningkatan kinerja
1.
2.
Governance, kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
Pencapaian 70% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak)
1.
Governance:
a.
PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure);
b.
Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA
c.
Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website
resmi Pemerintah Provinsi;
d.
Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
Pencapaian 100% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak)
Verifikasi untuk pencairan 50% dari uang insentif untuk peningkatan kinerja institusi
2/2013
2.
3.
1.
2
3
4
TAHAP 2
TAHAP 3
TAHAP 4
1/2014
2/2014
1/2015
2.
3.
Mekanisme Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant
Mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Dari Mekanisme Permintaan Pencairan dan
Penyaluran Hibah
Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan kepada DJPD dan DJPK
DJPD melakukan pemantauan
atas kinerja pelaksanaan
kegiatan hibah berdasarkan
aspek teknis yang telah
ditentukan.
Dokumen yang diprasyaratkan:
1.Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
2. Laporan Penggunaan Dana Hibah
3. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
DJPK melakukan pemantauan
atas penggunaan dana hibah
SELESAI
Besaran Dana Tahap 1
PRIM 2013-2015
No
Uraian Kegiatan
Total
(dalam Rupiah)
Juni-December 2013
Januari- Desember
2014
Januari-Juni 2015
PROGRAM PRIM 2013-2015 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1
Kontrak 2013-2015
158.009.000.000
25.582.000.000
82.771.000.000
49.656.000.000
2
Kontrak untuk Backlog &
Pekerjaan Minor
57.823.000.000
-
57.823.000.000
-
3
Swakelola
43.922.000.000
3.987.000.000
32.219.000.000
7.716.000.000
259.754.000.000
29.569.000.000
172.813.000.000
57.372.000.000
TOTAL
Terima Kasih